KEPALA DESA ….. (Nama Desa)

KABUPATEN/KOTA         (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA… (Nama Desa) NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA …(NAMA BUM DESA)…

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA …(Nama Desa)… ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi

dan/atau pelayanan umum di Desa................ perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa ….nama BUM Desa ;

1. bahwa …;
2. (dan seterusnya …;)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

3. (dan seterusnya …;)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa)…

dan

KEPALA DESA … (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :   PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA

MILIK DESA …(NAMA BUM DESA)… .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa ………..  yang  berkedudukan di kecamatan............ ,

Kabupaten ………., Provinsi …………..

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ………….
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa ………….
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa ……….
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM

Desa “….............. ”.

6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa...... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa ......
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM
9. Anggaran Dasar adalah ;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah ;
11. (dan )

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa …(nama desa)… mendirikan BUM Desa …(Nama BUM Desa)…

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa …(Nama BUM Desa)…

sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(untuk BUM Desa yang telah ada)

• Peraturan Desa …….. Nomor …… Tahun ….. tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa …….., dicabut dan dinyatakan tidak
• Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh

kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.

• Susunan kepengurusan BUM Desa …….. yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa

Pasal 4

(untuk BUM Desa yang baru didirikan)

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa … (Nama Desa).

Ditetapkan di … pada tanggal …

KEPALA DESA…(Nama Desa),

Diundangkan di … pada tanggal …

tanda tangan NAMA

SEKRETARIS DESA … (Nama Desa),

tanda tangan NAMA

LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR …